Senin, 08 Mei 2017

Disparitas Harga Semen di Papua Sangat Ekstrem

Duniaindustri.com (Mei 2017) – Kondisi disparitas harga semen di Papua sudah tergolong sangat ekstrem karena jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Menurut data yang dihimpun duniaindustri.com, di Pulau Jawa harga eceran semen berkisar Rp 55.000-Rp 59.000 per zak isi 50 kilogram. Sementara di Pulau Sumatera berkisar Rp 53.000-Rp 63.000 per zak.

Tak berbeda jauh di Pulau Kalimantan berkisar Rp 54.000-Rp 72.000 per zak. Sedangkan di Pulau Sulawesi sekitar Rp 60.000-Rp 66.000 per zak. Namun, di daerah penggunungan Papua, terutama Wamena dan Puncak Jaya, harga semen berkisar Rp 2,3 juta – Rp 2,5 juta per zak, sedangkan di kawasan pesisir Papua berkisar Rp 87.000-Rp 95.000 per zak.

Disparitas harga semen di Papua terjadi karena biaya logistik yang cenderung mahal karena kondisi infrastruktur yang belum memadai. Untuk kawasan pegunungan di Papua seperti Puncak Jaya dan Wamena, transportasi udara menjadi moda satu-satunya sehingga menimbulkan ongkos yang tinggi. Sementara di kawasan pesisir Papua, pengiriman semen masih menggunakan kapal kargo dengan utilisasi kapasitas yang belum optimal dan turn around voyage yang lama.

Permintaan semen di Papua sepanjang 2016 mencapai 814 ribu ton. Dari angka itu, Semen Indonesia memasok sekitar 455 ribu ton. Konsumsi semen di Papua berkontribusi sekitar 2%-3% dari total pasar di Indonesia. Profil pengguna semen di Papua sekitar 70% diserap oleh proyek infrastruktur pemerintah dan hanya 30% pembeli ritel.

Kondisi disparitas harga semen yang ekstrem di Papua memang tidak bisa didiamkan saja terlalu lama. Sebab, semen merupakan salah satu barang penting untuk mendorong kesetaraan kemajuan dan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Eddy Putra Irawady, Deputi Menko Perekonomian Bidang Perniagaan dan Industri, menjelaskan sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan keadilan ekonomi, kesetaraan, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua. “Contoh kasus disparitas harga semen yang ekstrem di Papua menjadi tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya. Disparitas harganya sudah sangat ekstrem. Artinya di samping upaya-upaya yang normal, perlu juga upaya ekstra,” katanya saat menjadi keynote speech dalam Focus Discussion Group (FGD) bertema “Membangun Seamless Logistics melalui Sinergi BUMN dalam Upaya Memperkecil Disparitas Harga Semen di Papua” di Jakarta.

Dia menjelaskan dalam upaya normal, pemerintah wajib menjaga terjadinya persaingan yang wajar, membentuk struktur pasar yang sehat, kemudian menghilangkan distorsi pasar. Dalam kondisi normal, disparitas harga merupakan hal wajar karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Namun, untuk kasus disparitas harga semen di Papua, yang terjadi sudah sangat ekstrem.

Di Indonesia, selling expenses banyak mempengaruhi pembentukan disparitas harga terutama untuk berbagai komoditas. Besarnya invisible payment biasanya lebih besar dibanding cost off manufacturing. Invisible payment itu sekitar 40% adalah biaya logistik, dan dari angka tersebut, 70%-nya merupakan biaya transportasi. Inilah yang menyebabkan terjadinya disparitas harga.

Dari data yang dihimpun Tim Sistem Logistik Nasional (Sislognas), menurut Eddy, harga semen di Pulau Jawa dan Papua relatif tidak berbeda jauh, dari Rp 59 ribu per zak ke Rp 85 ribu per zak. Tapi dibandingkan ke pedalaman dan Puncak Jaya Papua, disparitas sangat ekstrem hingga melampaui Rp 2,3 juta per zak.

“Ini bukan di masalah angkutan saja, saya pikir kita harus melihat secara jernih apa yang menjadi masalah. Masih ada hidden cost, selain ongkos transportasi. Ini yang harus diperkecil atau dihilangkan,” katanya.

Selain membangun moda transportasi yang efisien, lanjut dia, intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk menghilangkan distorsi pasar. Eddy menambahkan sebenarnya pemerintah sudah tegas membuat regulasi Peraturan Presiden (PP) No 71 tahun 2015. Dalam PP tersebut, Menteri Perdagangan diberi wewenang untuk melakukan koordinasi untuk menyelesaikan disparitas harga serta menetapkan komoditas penting dan strategis. Selain itu, menugaskan BUMN yang ditunjuk untuk melakukan upaya guna mengatasi disparitas harga.

Sedangkan mengenai usulan subsidi harga semen di Papua, Eddy menjelaskan, mesti dicermati secara khusus dan diajukan secara cepat. “Untuk subsidi, kalau ini subsidi untuk tol, transportasi, yang sudah tersedia dalam APBN 2017, bisa langsung eksekusi. Tapi kalau ada perubahan, subsidi ini harus masuk dalam APBN 2018 yang harus dibahas pada Juli ke Bapennas. Dan harus dibahas di tingkat parlemen pada September atau Oktober 2017. Sehingga upaya mengatasi disparitas dapat didukung dari political bujet,” paparnya.

Solusi Disparitas Harga Semen

Sebagai salah satu solusi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan memperkuat sinergi BUMN dengan PT Pos lndonesia, PT Pelni, PT Pelindo IV, dan PT Angkasa Pura I sebagai upaya untuk memperkecil disparitas harga semen di Papua yang tergolong ekstrem.

“BUMN sebagai agent development mempunyai program untuk mendukung upaya pemerintah guna memperkecil disparitas harga semen yang ekstrem di Papua. Kelima BUMN termasuk Semen Indonesia akan melihat proses bisnis yang ada sehingga dapat menghasilkan efisiensi. Dengan demikian terjadi penurunan harga menjadi lebih murah,” kata Direktur Pemasaran dan Supply Chain Semen Indonesia Ahyanizzaman.

Menurut dia, sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk memperkecil disparitas harga semen di Papua antara lain mengubah skema pengiriman (term of delivery) dari FOB menjadi franco (CIF). Langkah ini akan dipadukan dengan berbagai program tol laut dari pemerintah terutama kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

“Selain itu, gudang dari PT Pos akan digunakan sebagai point off sales sehingga efisien dan agar program ini bisa berjalan tepat sasaran,” paparnya.

“Program tol laut bisa dimanfaatkan dari sisi volume sehingga mengurangi biaya transportasi. Sementara program jalan trans Papua sangat membantu distribusi sehingga bisa menghemat biaya logistik sekitar Rp 330 ribu per zak,” kata Ahyanizzaman.

Mencermati kondisi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso menyatakan pemerintah mesti memberikan subsidi ataupun insentif sebagai dukungan untuk memperkecil disparitas harga semen di Papua. “Bisakah pemerintah memberikan subsidi, karena tanpa itu upaya memperkecil disparitas harga semen di Papua tidak akan jalan,” ujarnya.

Menurut Widodo, dengan melihat profil pengguna semen di Papua yang mayoritas digunakan untuk proyek infrastruktur pemerintah, pemberian subsidi itu dapat dikategorikan sebagai mandatori. Selain itu, Widodo menilai mesti ada inisiatif dari instansi pemerintah terkait untuk menjalankan upaya memperkecil disparitas harga semen di Papua.

Kasubdit Kerjasama Pengembangan Logistik Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Poltak Ambarita menjelaskan regulasi untuk menjaga harga dan pasokan kebutuhan barang pokok dan barang penting sebenarnya tertuang dalam Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014. Dalam pasal 27, berbunyi dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilitas harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah dapat menunjuk BUMN. Aturan teknis dari UU tersebut dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 71 tahun 2015. Dalam PP tersebut, dijelaskan bahwa semen termasuk dalam barang penting, selain benih, pupuk, LPG 3 kg, triplek, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Menurut Poltak, dalam pasal 3 PP No 71 Tahun 2015 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama bertugas menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. “Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan BUMN dapat berperan dalam pendistribusian barang dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 mengamanatkan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar dan perbatasan,” paparnya.

Skenario Penurunan Harga

Kelima BUMN yang menjalin sinergi untuk memperkecil disparitas harga semen di Papua juga telah membuat skenario penurunan harga semen di Papua. Untuk harga semen di kawasan pesisir Papua, guna menyetarakan pembentukan harga semen yang tidak dilalui trayek Tol Laut (Jayapura), maka dibutuhkan subsidi logistik sebesar Rp. 1,4 miliar/bulan. Sementara untuk harga semen di pedalaman Papua, seperti Yahukimo, guna mencapai harga semen kisaran Rp 75 ribu per zak diperlukan tambahan subsidi logistik sebesar Rp. 338 juta/bulan.

“Sedangkan untuk harga semen di kawasan pegunungan Papua dan Wamena, guna mencapai harga semen kisaran Rp. 75 ribu diperlukan tambahan subsidi logistik jalur udara sebesar Rp. 39,7 miliar/bulan,” kata Ahyanizzaman.

Menurut Ahyanizzaman, tindak Ianjut dari FGD ini daIam menurunkan disparitas harga semen di Papua yaitu dengan cara mengoptimalkan program toI laut, menggunakan kombinasi jalur sungai-darat, serta mewujudkan jembatan udara. Di sisi lain, subsidi biaya logistik yang dialokasikan untuk ketiga moda distribusi tersebut perlu dikendalikan agar tepat sasaran. Dengan demikian diharapkan penurunan harga semen di Papua dapat terwujud hingga kisaran Rp 75.000 per zak, baik di Pesisir atau Daerah Pegunungan Papua.

Efektivitas Infrastruktur

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Dirjen Bina Marga, Triono Junoasmono, menambahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program pembangunan infrastruktur di Papua terus berjalan. “Kami habiskan anggaran Kementerian sekitar Rp 4,5 triliun per tahun untuk pembangunan jalan trans Papua,” ujarnya.

Dengan anggaran yang cukup besar itu, lanjut dia, diharapkan program pembangunan jalan trans Papua dapat segera terealisasi. Dampaknya akan bermanfaat bagi moda transportasi hinterland di Papua. “Kami dari Kementerian PU PR juga butuh sinergi dengan Kementerian Perhubungan untuk mempararelkan pembangunan jalan dengan dermaga agar akses transportasi makin terintegrasi,” ucapnya.

Di sisi lain, Triono memaparkan pemerintah perlu mencari strategi yang tepat agar pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan dapat optimal digunakan sehingga ongkos logistik menjadi lebih rendah. “Ini untuk kajian awal guna mengukur seberapa besar manfaat dari pembangunan infrastruktur terhadap penurunan ongkos logistik. Perlu ada strategi sistematis agar infrastruktur yang telah dibangun dapat optimal digunakan, jangan mubazir,” tuturnya.(*/tim redaksi 02)

CV. RAYA TEKNIK INDONESIA MENJUAL FILTER (AIR FILTER, FUEL FILTER, OIL FILTER, HYDRAULIC FILTER, TRANSMISSION FILTER, DLL) DAN SPARE PART KHUSUS UNTUK ALAT BERAT (HEAVY EQUIPMENT), GENSET , INDUSTRI, TRUCK DENGAN MEREK :

- GENUINE (KOMATSU, CATERPILLAR, MITSUBISHI, DLL)
- DONALDSON
- FLEETGUARD
- BALDWIN
- MANN
- RACOR
- FHAS
- GRIFFIN
- SAKURA
- HENGST
- PROGUARD
- JIMCO
- UNION
- DLL.

* MENERIMA PEMBUATAN FILTER SESUAI DENGAN SPESIFIKASI DARI CUSTOMER.

* HARGA FILTER UDARA,FILTER OLI, FILTER SOLAR DAN FILTER HIDROLIS YANG KOMPETITIF.

UNTUK STOCK DAN HARGA, SILAHKAN HUBUNGI :

MARKETING

RICO 081217696856 (WHATAPPS)
WEBSITE: HTTP://DISTRIBUTORFILTER.BLOGSPOT.CO.ID, HTTP://RAYATEKNIKINDO.BLOGSPOT.CO.ID/
RAYATEKNIKINDO.INDONETWORK.CO.ID
EMAIL : RAYATEKNIK.INDO@GMAIL.COM

Selasa, 02 Mei 2017

Liputan6.com, Jakarta - Sektor industri manufaktur bakal menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan‎. Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan pemerintah demi mewujudkan cita-citanya tersebut.

Managing Director CORE Indonesia Hendri Saparini menyatakan dari industri manufaktur tersebut yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan yang lain adalah industri makanan dan minuman.

Hendri mengaku, masih tingginya pertumbuhan industri makanan dan minuman ini ditopang tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia.

"Industri makanan dan minuman tahun depan diperkirakan tumbuh di kisaran 8 persen," kata Hendri seperti ditulis Sabtu, (26/11/2016).

Ia mengatakan, pertumbuhan industri makan dan minuman ini setiap tahun memang cukup tinggi. Dari 2011 hingga 2016 setidaknya memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 7,8 persen.

Meningkatnya konsumsi industri makanan dan minuman, menurut Hendri juga ditopang oleh stabilnya pertumbuhan permintaan domestik sejalan dengan meningkatnya populasi dan jumlah penduduk.

Bahkan, dia melihat, dari sisi ekspor produk industri makanan dan minuman akan tetap mampu berkompetisi dengan produk-produk lainnya khususnya di kawasan Asia.

"Harga bahan baku tahun depan termasuk yang diimpor diperkirakan masih relatif stabil sejalan dengan harga komoditas global yang diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan.

Dengan penopang di industri makanan dan minuman ini, Hendri memperkirakan pertumbuhan industri manufaktur tahun depan bisa mencapai 4,2 persen. (Yas/Ahm)

Kamis, 27 April 2017

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyatakan jumlah pekerja di industri manufaktur di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Jika pada 2006, jumlah pekerja manufaktur mencapai 11,89 juta orang, pada 2016 naik jadi 15,54 juta orang. Rata-rata kenaikan pekerja sekitar 400 ribu orang per tahun.

“Berdasarkan perhitungan kami, dengan rata-rata pertumbuhan industri sebesar 5-6 persen per tahun, dibutuhkan lebih dari 500 ribu-600 ribu tenaga kerja industri baru per tahun,” ujar Menperin dalam keterangannya, Selasa (14/2/2017).

Sebab itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.

Airlangga berharap aturan ini dapat menciptakan pekerja Indonesia yang terampil sesuai kebutuhan dunia usaha melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Peraturan ini akan menjadi pedoman bagi SMK dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang link and match dengan industri," kata dia.

Bagi perusahaan, kata dia, peraturan ini dapat memfasilitasi pembinaan kepada SMK dalam menghasilkan tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten.

Diharapkan, pendidikan kejuruan yang memiliki konsep keterkaitan dan kesepadanan dengan dunia industri akan mampu memasok tenaga kerja terampil.

“Pemerintah telah menargetkan jumlah tenaga kerja dalam program ini bisa mencapai 1 juta orang pada 2019. Karena itu, 200 SMK di seluruh Indonesia akan kami libatkan,” kata dia.

Dalam Permenperin tersebut, peran SMK antara lain menyusun kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau standar internasional. Upaya ini akan melibatkan pelaku dan asosiasi industri.

“Di Austria, Swiss, dan Jerman, sebagai negara yang industrinya cukup maju, mereka menerapkan waktu belajar di SMK selama empat tahun dan usia 16 tahun sudah magang. Bahkan, Kadin dan industri di sana yang menyiapkan kurikulumnya,” jelas dia.

Selanjutnya, SMK perlu menyediakan kebutuhan minimum sarana dan prasarana praktikum seperti workshop dan laboratorium, serta pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif.

“Untuk guru tersebut, SMK dapat memanfaatkan karyawan purnabakti atau silver expert dari industri. Mereka akan mendapat pelatihan bidang pedagogik,” lanjut Airlangga.

Peran Industri

Sementara itu, peran industri di antaranya memberikan masukan untuk penyelarasan kurikulum di SMK, memfasilitasi praktik kerja bagi siswa SMK dan magang bagi guru sesuai dengan program keahlian, menyediakan instruktur sebagai pembimbing praktik kerja dan magang, serta mengeluarkan sertifikat bagi siswa SMK dan guru.

“Untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan industri dan memastikan keberlanjutan program link and match dengan SMK, Kemenperin telah menyusun skema insentif bagi perusahaan yang terlibat dan diusulkan penetapannya oleh Menteri Keuangan,” papar dia.

Permenperin Nomor 3 Tahun 2017 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 27 Januari 2017.

Sebagai implementasi dari Permenperin No 3/2017, Kemenperin telah menunjuk sejumlah industri untuk membina dan mengembangkan SMK di sekitar lokasi perusahaannya, yang dikemas dalam program link and match.

Untuk tahap pertama, direncanakan peluncuran program link and match antara SMK dengan industri tersebut akan dilakukan di Jawa Timur pada akhir Februari ini, yang melibatkan 50 perusahaan dan 261 SMK.

“Dengan asumsi, setiap SMK akan melibatkan 200 siswa, maka jumlah siswa yang siap diserap oleh sektor industri sebanyak 52.200 siswa,” ungkap dia.

Di samping itu, kata Airlangga, jumlah itu juga ditambah melalui program Diklat 3 in 1 yang terdiri dari pelatihan sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja yang diinisiasi oleh Kemenperin dengan melibatkan sebanyak 4.500 peserta di wilayah Jawa Timur.

Secara kumulatif, diprediksi akan tercipta sebanyak 600 ribu calon tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan industri pada 2019.

“Langkah ini merupakan bagian dari program nasional yang diharapkan secara masif dapat merevitalisasi kondisi SMK yang ada saat ini,” tegas Airlangga.

Khusus untuk program penguatan SDM industri melalui pendidikan vokasi, sejumlah proyek percontohan yang berbentuk kerja sama SMK dengan industri sudah mulai dilaksanakan.(Dny/Nrm)

Selasa, 25 April 2017

 Toshiba menyediakan dua unit turbin dan generator uap (STG) 1000 MW untuk proyek perluasan PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6

 Pengiriman peralatan utama dimulai pada 2019, operasi komersial dimulai pada 2021

TOKYO--Toshiba Corporation (Tokyo: 6502) mengumumkan bahwa telah memenangkan pesanan dalam pengadaan dua turbin dan generator uap (STG) ultra-superkritikal 1000 MW, transformer utama dan peralatan terkait, dan 500 kV Gas Insulated Switchgear (GIS) untuk proyek perluasan pembangkit listrik tenaga uap batubara Tanjung Jati B Unit 5 & 6 di Indonesia.

Toshiba akan memulai pengiriman peralatan utama ke lokasi proyek pada 2019. Pembangkit tersebut akan mulai beroperasi secara komersial pada 2021, dan kapasitas keluarannya akan menjadikannya sebagai salah satu di antara pembangkit terbesar di Indonesia. Proyek ini akan menambah dua unit turbin dan generator ultra-superkritikal 1.000 MW di lokasi yang bersebelahan dengan Unit 1 sampai 4 yang sudah ada.

Mengomentari pesanan tersebut, Takao Konishi, Wakil Presiden Toshiba untuk Sistem Energi & Solusi Perusahaan mengatakan: “Kami telah memasok pembangkir dengan empat unit STG kapasitas 660 MW untuk unit 1 sampai 4, dan saya percaya kinerja mereka yang baik dan kecanggihan dari teknologi peralatan kami sebagai faktor utama dalam memenangkan pesanan baru ini. Pemerintah Indonesia merencanakan untuk membangun tambahan pasokan listrik sebesar 35 GW, dan proyek Tanjung Jati B ini diposisikan sebagai salah satu proyek perluasan utama penambahan sumber daya listrik.

Pembangkit Tanjung Jati B akan memberikan kontribusi untuk mengatasi peningkatan tekanan akan kebutuhan listrik. Kami bangga menjadi bagian dari proyek ini.” Indonesia merupakan produsen batubara global yang terbesar keempat dan batubara tetap menjadi sumber utama penyediaan listrik kepada sebagian besar penduduk negara tersebut. Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29 persen pada 2019 dengan mewajibkan produsen listrik tenaga batu bara untuk menggunakan batubara yang bersih dan teknologi rendah emisi.

Toshiba memiliki banyak pengalaman dalam proyek-proyek pembangkit listrik di Indonesia, termasuk proyek perluasan pembangkit listrik tenaga uap batu bara Lontar, proyek perluasan pembangkit listrik tenaga uap batu bara Cirebon, dan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla. Toshiba akan terus memberikan kontribusi untuk pasokan listrik yang stabil di Indonesia dan memperluas pasokan sistem pembangkit listrik efisiensi tinggi di pasar global.

Garis Besar Proyek Nama proyek : Proyek Perluasan pembangkit listrik tenaga uap batubara Tanjung Jati B Unit 5 & 6 Lokasi : Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia Kapasitas : 2,000 MW (1,000 MW x 2 unit) Pengembang : PT. Bhumi Jati Power yang disponsori oleh Sumitomo Corporation, Kansai Electric Power Co., Inc., dan PT. United Tractors Tbk* Catattan: * sebuah perusahaan afiliasi dari konglomerat terbesar Indonesia Astra Group

Toshiba Corporation

Didirikan di Tokyo pada 1875, Toshiba Corporation adalah perusahaan Fortune Global 500 yang berkontribusi untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dan hidup yang lebih baik dengan teknologi inovatif di Energi, Infrastruktur and Penyimpanan. Dengan mengacu pada filosofi "Berkomitmen terhadap Masyarakat, Berkomitmen terhadap Masa Depan," Toshiba beroperasi di seluruh dunia melalui 551 perusahaan terkonsolidasi yang mempekerjakan 188.000 orang, dengan penjualan tahunan melebihi 5.6 triliun yen (US$50 miliar; 31 Maret, 2016). Temukan informasi lebih lanjut mengenai Toshiba di www.toshiba.co.jp/index.htm

CV. RAYA TEKNIK INDONESIA-Filters, Tools, Matterial Handling, Safety, Abrasives, Machinery, Adhesive

Senin, 08 Mei 2017

Disparitas Harga Semen di Papua Sangat Ekstrem

Selasa, 02 Mei 2017

Industri Makanan dan Minuman Bakal Tumbuh Tajam pada 2017

Kamis, 27 April 2017

RI Butuh 600 Ribu Pekerja Industri Manufaktur per Tahun

Selasa, 25 April 2017

Toshiba Memenangkan Pesanan Besar untuk Dua Unit Turbin dan Generator Uap Ultra-Superkritikal 1000MW